Reformasilayaknya sebuah masa pencerahan bagi bangsa Indonesia. Sebab, kehidupan berdemokrasi menjadi lebih baik dan masyarakat bisa lantang bersuara usai lepas dari kungkungan rezim. Memperingati 24 tahun era reformasi, sebuah pidato politik disuarakan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule untuk menyadarkan kembali

Setelah Orde Baru berakhir, rezim pemerintahan berganti ke masa Reformasi. Pancasila sebagai falsafah serta ideologi negara Indonesia berarti bahwa pancasila merupakan sumber inspirasi dan sumber solusi permasalahan bangsa. Namun, saat perkembangan era Reformasi, nilai-nilai murni yang terkandung dalam Pancasila belum diterapkan secara maksimal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila seakan-akan telah dilupakan oleh berbagai golongan masyarakat. Pada zaman Reformasi saat ini pengimplementasian pancasila sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena di dalam pancasila terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Maka dari itu, diperlukan pelestarian terhadap nilai-nilai pancasila agar tetap berjalan dengan semestinya terutama pada masa era Reformasi hingga sekarang. To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the has not been able to resolve any citations for this has not been able to resolve any references for this publication.

Modelmultikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi: "kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah". Pada kesempatan ini admin akan membagikan Soal dan Jawaban UTS Sejarah Indonesia SMA Kelas 12 Semester 2 2021 tahun pelajaran 2019/2021 terbaru. Semua butir Soal UTS Sejarah Indonesia Kelas 12 semester genap 2 ini bisa digunakan oleh bapak/ibu guru untuk pembuatan naskah asli di sekolahnya mendatang. Atau juga bisa digunakan sebagai tambahan model soal ujian sebagai pembelajaran untuk siswa agar mendapatkan nilai yang bagus pada Ulangan Tengah Semester mata pelajaran Sejarah Indonesia. Soal dan Jawaban UTS Sejarah Indonesia SMA Kelas 12 Semester 2 Tahun 2021 Sejarah Indonesia adalah mata pelajaran wajib untuk semua siswa SMA yang berada di Kelas 12 semua jurusan, baik IPA maupun IPS. Yang mana materinya berkaitan dengan soal cerita, dll. Kami memberikan soal Sejarah Indonesia Kelas 12 ini dalam berjumlah 50 butir soal dan kunci jawaban yang dilampirkan file PDF yang bisa kamu download secara gratis pada artikel ini. Berikut ini linknya Soal dan Jawaban UTS Sejarah Indonesia SMA Kelas 12 Semester 2 2021. DOWNLOAD Baiklah, langsung saja berikut ini adalah Soal dan Jawaban UTS Sejarah Indonesia SMA Kelas 12 Semester 2 2021, Online. Selamat mengerjakan... 1. salah satu isi dari “tritura” yang disampaikan oleh kesatuan aksi mahasiswa indonesia adalahA mengganti presiden soekarnoB pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKIC pembubaran order lamaD penyusunan supersemar E bubarkan PNI dan ormas-ormasnya Jawaban B2. Latar belakang munculnya aksi tritura adalah ?A angkatan darat tidak mendukung perjuangan mahasiswaB ideologi pancasila belum di andalkanC keadaan politik tidak menentukan dan memburuknya keadaan ekonomi D reaksi dari terbentuknya “barisan soekarno” E ABRI tidak mampu menjalankan tugas nya Jawaban C 3. Tujuan dari sistem Pementahan Orde Baru adalah ...A Menggulingkan pemerintahan SukrnoB Mengatasi sistem ekonomiC Mengatasi keadaan yang tidak menentu dan sulit terkendaliD Mengatasi para DemonstranE Merubah sistem Politk Jawaban C4. Pada masa pemerintahan Orde Baru,sisem ekonomi kita terfokus pada.......A sektor perdaganganB Sektr industriC Sektor prtanianD Sektor kehutanan E Sektor tenaga kerja Jawaban A 5. Media cetak yang izin penerbitannya dicabut oleh pemerintah Orde Baru adalah ....A Tempo, Detik, EditorB Tempo, Kompas, DetikC Tempo dan EditorD Media Indonesia dan TempoE Detik, Tempo, Pikiran Rakyat Jawaban C 6. Seorang penyanyi yang dicekal karena dianggap melawan pemerintah Orde Baru ialah A Ebiet G AdeB Ahmad AlbarC Iwan FalsD ChrisyeE Slank Jawaban C 7. Yang bukan termasuk tuntutan reformasi adalah ....A pemberantasan KKNB penghapusan dwi fungsi ABRIC penegakkan supremasi hukumD adili Soeharto dan kroni-kroninyaE tingkatkan gaji pegawai negeri sipil Jawaban E 8. Reformasi dalam bidang hukum bertujuan untuk .....A mengangkat hakim baru yang bersih dari KKNB memecat hakim yang terlibat KKNC menegakkan supremasi hukum tanpa pandang buluD mengusut tuntas kekayaan mantan Presiden SoehartoE menempatkan para hakim sesuai bidangnya. Jawaban C 9. Dibidang penegakkan hukum pemerintahan SBY telah berhasil ... A mengurangi meluasnya penyakit sosialB mengadili para koruptorC menandatangani perjanjian damai dengan GAMD mempertahankan Pulau AmbalatE memberi bantuan kepada korban tsunami Jawaban C 10. Indonesia adalah salah satu pemerkasi berdirinya ASEAN,melallui penandatanganan deklarasi…….A BandungB BogorC BangkokD SingapuraE Malaysia Jawaban C 11. kesatuan - kesatuan aksi yang menuntut pembubaran PKI dipelopori oleh ....A KAMIB KAPPIC KABI D KASI E KAGI Jawaban A 12. Berikut ini adalah tuntutan - tuntutan yang terdapat dalam trirura, kecuali ....A pembubaran PKI B pembersihan kabinet dari unsur - unsur gerakan 30 September 1965C penurunan harga D perbaikan pendidikan E perbaikan ekonomi Jawaban D 13. tindakan yang dilakukan Presiden Soekarno dalam meredam aksi - aksi mahasiswa di Jakarta adalah .... A membubarkan KAPPIB membentuk barisa Soekarno C menutup Universitas IndonesiaD membubarkan KAGIE membekukan Front Nasional Jawaban A 14. Perwira tinggi ABRI yang ditunjuk sebagai pengembang Supersemar adalah ....A Mayor Jendral Basuki RahmatB Brigradir Jendral Mayor Jendral Oemar Wirahadikusumah D Jendral Nasution E Letnan Jendral Soeharto Jawaban E 15. Peristiwa Gerakan 30 September 1965 bukan hanya menandai pergantian pemerintahan dari rezim orde lama ke orde baru tetapi juga menandai ....A pertumbuhan ekonomi yang dinamis B terselangggaranya stabilitas nasional yang lebih mantapC terciptanya semangat baru bagi kalangan muda D berkembangnya suatu kebijakan pemerintah yang baru E adanya semangat untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Jawaban D 16. faktor utama yang melatar belakangi runtuhnya orde baru adalah ...A budaya KKNB dominasi ABRI dan GOLKAR dalam pemerintahan C terbelengguhnya kebebasan persD terpusatnya kekuasaan negara kepada presiden E kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial Jawaban E 17. berikut inni adalah faktor ekonomi yang melatar belakangi runtuhnya orde baru, kecuali ...A krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan B timbulnya kecemburuan sosial dalam masyarakat C dominasi ABRI dalam pemerintahan D praktek monopoli dalam bidang perekonomian E pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak merata di seluruh wilayah indonesia Jawaban E18. Dalam melaksanakan kepemerintahannya, presiden Habibie membentuk kabinet ... A AmperaB Pembangunan C Reformasi D Persatuan E Gotong Royong Jawaban C 19. Sidang umum MPR berhasil memilih presiden RI yang keempat, yaitu ...A megawati soekarno putri B akbar tanjungC susilo bambang yudhoyono D abdurrahman wahid E amiens rais Jawaban D 20. Kedudukan presiden aburrahman wahid tidak bertahan lama akibat terkait kasus...A BLBIB Bank BALIC BULOGATED BAPINDOE Korupsi Jawaban C 21. Pada 11 maret 1966. presiden soekarno kembali mengadakan sidang kabinet 100 mentri. pada saat persidangan berlangsung, presiden soekarno menerima laporan dari Brigjen Sabur Komandan pasukan Cakrabirawa bahwa disekitar istana terdapat ....A orang - orang yang ingin mengunjungi presiden B pasukan tidak dikenal C orang yang mengaku sebagai bagian dari persidangan tersebut D berbagai macam orang ingin sekali melihat persidangan berlangsung E pasukan yang sangat terlatih Jawaban B22. Berdasarkan surat perintah 11 maret 1966. Letjen Soeharto segera mengambil tindakan - tindakan penting dalam rangka mengendalikan dan mengamankan situasi yang semakin tidak menentu akibat gerakan 30 september 1965. tindakan pertama dan utama yang diambil oleh Letjen Soeharto adalah .....A membubarkan PKI B membubarkan PKI beserta seluruh ormas yang bernaung didalamnya C memberikan sambutan bagi segenap masyarakat indonesia D memimpin kembali menjadi bagian dari PKI E mengisi pos - pos yang kosong Jawaban B 23. Dibawah ini yang bukan merupakan faktor - faktor penyebab munculnya tuntunan reformasi dan jatuhnya pemerintahan orde baru adalah .....A faktor ekonomiB faktor politikC faktor sosial budaya D faktor kesenjangan sosial E faktor dominasi presiden Jawaban C 24. di bawah ini adalah nama - nama orang yang meninggal dalam tragedi trisakti, kecuali ....A elang mulya lesmana B heri haryanto C hendiawan lesmana D hafidin royan E arief rahman hakim Jawaban E25. TRITURA pada dasarnya ....A tiga usulan kabinet B tiga kebijaksanaan presiden C tiga tuntunan pemerintah D tiga tuntunan rakyat E tiga kebijaksanaan rakyat Jawaban D 26. TRITURA yang pertama menyangkut ...A politik B ekonomi C sosial D budayaE hubungan luar negeri Jawaban B27. Jatuhnya pemerintahanan orde baru diawali dengan adanya ...A krisis moneterB krisis ekonomiC krisis kepercayaan D krisis politik E. krisis sosial Jawaban A28. Tokoh yang terpilih untuk mendampingi presiden soeharto sebagai wakil presiden berdasarkan keputusan sidang umum MPR 1988 adalah ....A Habibie B Tri SutrisnoC SoedarmonoD Meordiono E Ali Alatas Jawaban A29. Motor penggerak tuntutan reformasi di Indonesia pada awalnya adalah .... A mahasiswaB kaum intelektual C para tokoh agama D para militer khususnya TNI ADE para tokoh politik Jawaban A 30. Presiden soeharto melakukan reshuffle Kabinet Pembangunan VI menjadi ....A Kabinet Pembangunan VIIB Kabinet reformasi C Kabinet demokrasi D Kabinet pro rakyat E Kabinet indonesia bersatu Jawaban A 31. Peristiwa yang mempercepat jatuhnya pemerintahaan orde baru dan munculnya reformasi adalah ....A Presiden Soeharto menghadiri KTT G-15 di Kairo, Mesir, padahal kondisi dalam negeri sedang krisisB adanya peristiwa Trisakti pada 12 Mei 1998C pemerintahan mengumumkan kenaikan BBM dan TDL di tengah krisis ekonomiD pernyataan Pimpinan MPR agar Soeharto mundur dari jabata presidenE mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR / DPR Jawaban B 32. Reformasi secara total sangat didambakan oleh seluruh bangsa Indonesia agar ....A Indonesia menjadi terkenal di dunia internasionalB para investor segera menanamkan modalnyaC kemakmuran rakyat yang merata dapat terwujudD rakyat terhindar dari bahaya nepotismeE permusuhan antarsuku, antargolongan, dan antaragama terhenti Jawaban C33. Pada akhir masanya, pemerintahan Orde Baru mengalami krisis kepercayaan, dalam arti ....A pemerintahan tidak yakin akan mampu mengatasi keadaanB rakyat tidak percaya pada pemerintahC para investor menarik investasinya dari IndonesiaD timbulnya ketidakpercayaan rakyat dan negara - negara asingE negara - negara asing mengurangi kerja samanya dengan indonesia Jawaban B 34. Sesudah sidang umum MPR tahun 1999, harapan Habibie untuk mencalonkan diri sebagai presiden RI kandas ketikaA pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak oleh MPRB DPR menyatakan mosi tidak percaya kepada HabibieC partai golkar tidak mencalonkan Habibie sebagai calon presiden RI D kalah bersaing dengan Abdurrahman Wahid dan Megawati SoekarnoputriE tersisi dalam babak penyisihan Jawaban A 35. Tampilnya Abdurahman Wahid sebagai presiden RI menggantikan Habibie tahun 1999 karena beliau diajukan oleh “Poros tengah” yang merupakan aliansiA PAN, PPP, dan PKBB PDIP, Partai Golkar, dan PKBC PAN, Partai Demokrat, dan PKBD PPP, PKB, dan Partai DemokratE PAN, PKB, dan Partai Golkar Jawaban A 36. Pemerintahan Habibie berupaya memenuhi tunututan reformasi dengan membentuk kabinet bernama .... A kabinet reformasi B kabinet reformasi pembangunan C kabinet reformasi pembangunan berkelanjutan D kabinet persatuan nasional E kabinet gotong royong Jawaban A 37. Faktor politik yang mendorong munculnya reformasi adalah ....A adanya kriris mata uang rupiah B adanya praktek KKN dalam pemerintahan C belum adanya keadilan dalam perilaku hukum D sulit mendapatkan barang - barang kebutuhan pokok sembakoE munculnya kerusuhan sosial di kota - kota besar di indonesia Jawaban B 38. Faktor sosial yang mendorong munculnya reformasi adalah ....A banyaknya bank - bank yang dilikuidasi B naiknya harga - harga kebutuhan pokokC adanya keinginan perubaha oleh kelompok mahasiswa D golongan masyarakat tertentu masih kebal hukum E kerusuhan tanggal 14 - 15 mei 1998 yang melumpuhkan perekonomian rakyat Jawaban D39. Mahasiswa di Yogyakarta yang tewas dalam pemberontakan denagn aparat keamanan pada demonstrasi masa reformasi adalah ....A Moses GatotkacaB Elang Mulya Lesmana C Hendriawan SieD Hafidhin Royan E Heri Hartanto Jawaban A 40. Peralihan kepemimpinan dari Soeharto ke Habibie dilakukan di ....A sidang umum MPR/DPRB sidang Istimewa MPR/DPRC istana negara D mahkamah agung E istana merdeka Jawaban C Dilansirdari Encyclopedia Britannica, persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa indonesia persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut,kecuali persatuan demi kebersamaan dan kepedulian kelompok tertentu. Seiring terbentuknya berbagai institusi dan aturan-aturan baru lewat reformasi hukum pasca 1998, Indonesia pernah disebut sebagai negara demokrasi yang sehat. Tapi belakangan, reformasi hukum semakin tidak berjalan dan watak asli demokrasi Indonesia muncul ke permukaan demokrasi tidak sesehat dugaan. Banyak lembaga-lembaga hukum dan aturan-aturan kini jauh panggang dari api. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK - salah satu capaian reformasi paling penting - telah semakin menjauh dari tujuan. Aturan seperti Undang-Undang UU Cipta Kerja dibuat tanpa partisipasi publik dan cenderung melayani kepentingan segelintir elite. Mengingat berbagai bantuan pembangunan untuk reformasi hukum dari lembaga-lembaga donor telah digelontorkan ke Indonesia, terutama pada era Reformasi, kebuntuan ini menjadi pertanyaan. Berbagai studi menjelaskan musababnya pada lemahnya desain kelembagaan, atau dibajaknya institusi-institusi hukum untuk kepentingan politik sempit, atau karena aparat yang kurang kompeten. Masalah kelembagaan dan aparaturnya juga kerap dihubungkan dengan rentang usia pembaharuan hukum yang masih pendek, dibandingkan dengan pengalaman negara-negara maju. Studi lainnya menekankan pada keragaman hukum yang tumbuh dalam masyarakat pluralisme hukum, sehingga upaya transplantasi’ satu hukum yang liberal dan rasional tak selalu bisa diterima. Riset kami pada 2019-2021 menunjukkan bahwa keterbatasan reformasi hukum tak semata soal institusi, rentang waktu yang pendek atau pluralisme hukum. Kemampatan ini lebih berkaitan dengan watak tata politik-hukum yang tak sejalan dengan prinsip-prinsip liberal - yang kami sebut sebagai legalisme iliberal. Dengan watak semacam ini, hukum cenderung bekerja untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan upaya perlindungan hak warga negara dan tak dapat menjamin perwujudan keadilan. Dalam upaya menumpuk kekayaan dan kekuasaan, kekuatan-kekuatan ekonomi-politik yang ada tidak berkepentingan membentuk sistem hukum yang rasional. Selama ini masih terjadi, upaya mewujudkan hukum yang rasional itu — yang sejalan dengan rule of law sebagai konsep pembatasan kekuasaan negara dan perlindungan hak warga — akan terus terhenti. Read more Riset reformasi pengelolaan keuangan daerah tidak lantas menurunkan korupsi Kapitalisme dan kekacauan Bentuk pengorganisasian kekuatan-kekuatan ekonomi-politik adalah perwujudan dari perkembangan kapitalisme dan evolusi negara yang spesifik. Secara sederhana, kapitalisme adalah sistem ekonomi dan politik yang bertumpu pada penguasaan alat produksi oleh privat untuk akumulasi profit. Pemikir klasik Max Weber menjelaskan bahwa perkembangan tata ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh suatu kerangka hukum tertentu. Menurut Weber, hukum yang rasional — yakni yang bisa memberikan prediktabilitas dan kepastian — dapat menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam sejarahnya, hukum yang rasional merupakan respons atas kekuasaan yang absolut dari kelas aristokrat. Hukum yang rasional pada mulanya bertujuan agar kepentingan kelas kapitalis borjuis yang baru tumbuh bisa terlindungi dari campur tangan penguasa politik dan terutama dari pungutan pajak yang mencekik. Dalam perkembangannya, hukum juga menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan bagi kelas pekerja dan secara lebih luas juga warga negara. Dari pengalaman masyarakat Eropa Barat, dapat kita lihat bahwa hukum yang rasional bukan semata pemberian negara atau hasil transplantasi lembaga donor, melainkan produk dari konflik sosial. Sementara itu, kapitalisme yang diperkenalkan melalui kolonialisme di Indonesia menciptakan struktur kekuasaan ekonomi dan politik yang amat berbeda dari pengalaman bangsa-bangsa Eropa. Di Indonesia, tidak ada kelas aristokrat yang dominan secara politik maupun kelas borjuis yang kuat secara ekonomi. Akibatnya, negara yang ditopang birokrat warisan kolonial tidak hanya memegang kendali atas kekuasaan politik, tetapi juga menggantikan fungsi kelas kapitalis. Badan-badan usaha milik negara hasil nasionalisasi perusahaan Belanda, misalnya, menjalankan peran sentral dalam proses perkembangan kapitalisme pada awal berdirinya Indonesia. Saat kemudian kelas kapitalis telah tumbuh berkat bantuan negara, mereka amat bergantung pada akses atas kontrak dan perlindungan politik dari penguasa. Keadaan ini menciptakan fusi kekuatan ekonomi dan politik. Di sini, pelaku ekonomi dominan cenderung tidak memerlukan hukum yang rasional untuk membatasi campur tangan politik maupun untuk membangun otonomi relatif dari negara. Alhasil, ekonomi didominasi oleh sektor-sektor yang membuka ruang besar bagi perburuan rente dengan memanfaatkan alokasi sumber daya dari negara, yang sekaligus meminggirkan liberalisme pasar. Maka, ada dua poin pokok yang patut kita pertegas. Pertama, keberadaan rule of law tidak selalu memiliki korelasi positif yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi. Kedua, ketiadaan hukum yang rasional, tumpang-tindih aturan, dan segala bentuk kekacauan disorder - termasuk maraknya korupsi dan mobilisasi kekerasan - tidak selalu menjadi hambatan bagi kegiatan usaha. Dalam banyak kasus, seperti di Indonesia, kekacauan ini ironisnya justru menjadi alat yang menunjang akumulasi kapital. Mahasiswa dan buruh berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Banyumas, Jawa Tengah, pada Oktober 2020. Idhad Zakaria/Antara Foto Legalisme iliberal Bagaimana berbagai bentuk kekacauan yang menopang kerangka pengaturan yang iliberal dapat berguna dalam upaya-upaya konsentrasi kekayaan dan kekuasaan? Bukankah kekacauan justru melahirkan ketidakpastian bagi iklim usaha yang menghambat pertumbuhan ekonomi? Hasil survei dari World Economic Forum, misalnya, mengategorikan korupsi — yang merupakan salah satu bentuk kekacauan — sebagai penghambat utama investasi. Logikanya, jika korupsi berkurang, maka ekonomi akan berkembang. Pada kenyataannya, yang terjadi justru sebaliknya. Ketika Presiden Joko “Jokowi” Widodo gencar mendorong perbaikan iklim investasi untuk meningkatkan rangking indeks kemudahan berbisnis, ia bersama Dewan Perwakilan Rakyat justru berkontribusi dalam berbagai upaya pelemahan KPK. Moeldoko, Kepala Kantor Staf Kepresidenan, bahkan tegas menyatakan bahwa keberadaan KPK adalah penghambat investasi. Ia memang sempat mengoreksi pernyataan itu, namun pesan tentang logika kekuasaan yang sebenarnya, telah sampai kepada publik. Hasil wawancara kami dengan beberapa pengusaha nasional mengonfirmasi logika itu. Bagi mereka, keberadaan KPK yang kuat adalah pengganggu usaha. Saat menjabat sebagai ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Roeslan Roeslani, juga menegaskan bahwa UU KPK yang baru berdampak positif bagi iklim investasi. Pandangan-pandangan ini tentu bertentangan dengan asumsi liberal tentang penciptaan hukum yang rasional untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Kontradiksi ini tampak dari lemahnya gagasan ekonomi pasar bebas di Indonesia yang diharapkan dapat ditunjang oleh hukum yang rasional. Dominasi ekonomi rente menempatkan penegakan hukum pemberantasan korupsi sebagai gangguan. Jokowi juga mengemukakan anjuran-anjuran yang berusaha memfasilitasi ekonomi pasar saat hendak membentuk UU Cipta Kerja yang merevisi dan menggabungkan lebih dari 70 UU. Ia mengklaim UU omnibus ini dapat mengatasi masalah yang menghambat iklim investasi, terutama terkait pungutan liar dan tumpang tindih aturan. Nyatanya, aturan ini dibuat dengan mengabaikan transparansi dan tanpa partisipasi publik yang memadai. Ini bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik sebagai komponen penopang ekonomi liberal. Read more Kemunduran demokrasi dalam pemerintahan Jokowi nyalakan tanda bahaya Reformasi hukum di tengah logika kekacauan Selama aktor ekonomi-politik dominan tidak berkepentingan menegakkan hukum yang rasional, dan lebih bersandar pada berbagai bentuk kekacauan, maka tata politik-hukum akan tetap bertendensi iliberal. Kebuntuan reformasi hukum juga akibat dari dominasi pendekatan yang menekankan pada perubahan-perubahan institusional. Pendekatan ini memandang persoalan hukum disebabkan oleh aturan yang bermasalah, budaya hukum yang lemah, atau penegakannya yang berat sebelah. Banyak lembaga donor telah memberi perhatian pada aspek-aspek ini, di antaranya lewat pelatihan-pelatihan bagi aparat penegak hukum atau penyusun undang-undang. Cara pandang ini berisiko memisahkan pembentukan dan penegakan hukum dari dinamika kekuasaan, dan mengasumsikan hukum sebagai entitas yang otonom dan netral. Keberadaan institusi hukum dengan desain kelembagaan yang baik seperti KPK, misalnya, pernah dianggap sangat menjanjikan untuk reformasi hukum di Indonesia. Akan tetapi, desain kelembagaan yang baik serta dukungan moral dari publik tetap tidak berhasil menyelamatkan KPK dari pembajakan elite. Ini menunjukkan bahwa reformasi yang berfokus pada perubahan institusional dan “gerakan-gerakan moral” masih sulit membendung kekuatan ekonomi-politik yang iliberal. Perubahan-perubahan seperti itu tidak menyentuh logika kekuasaan yang bertumpu pada kekacauan sebagai alat akumulasi kekayaan. Logika kekuasaan ini adalah produk dari bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik diorganisasikan. Maka penting untuk memahami bagaimana pengorganisasian kekuatan-kekuatan itu dalam menganalisis kebuntuan reformasi hukum di Indonesia.
EsaiTentang Reformasi Bangsa Indonesia Atto Urrohman Peranan mereka sangat didambakan oleh masyarakat sebagai pionir perubahan ke arah yang lebih baik. Seorang mahasiswa tidak layak hanya berpangku tangan dan bermalas-malasan di tengah kemunduran rakyat yang sangat memprihatinkan ini. Total views. 5,287. On SlideShare. 0. From Embeds
Pada kali ini akan membahas secara lengkap tentang pengertian reformasi beserta tujuan reformasi dan juga latar belakang reformasi yang terjadi di Indonesia yang terjadi pada masa orde baru, untuk lebih jelasnya simak pembahasan dibawah ini REFORMASI Pengertian ReformasiTujuan ReformasiLatar belakang Reformasi Di IndonesiaKrisis PolitikKrisis EkonomiKrisis HukumKrisis SosialKrisis Kepercayaan Pada PemerintahShare thisRelated posts “Reformasi secara umum memiliki arti perubahan pada suatu sistem yang ada pada suatu masa tertentu” Pendapat lain mengatakan bahwa reformasi yaitu proses pembentukan ataupun perubahan suatu sistem yang ada pada suatu masa dan diganti dengan sistem yang baru. Perubahan dan perbaikan itu utamanya dilakukan pada bidang tertentu misalnya politik, ekonomi, sosial, hukum, dan pendidikan. Reformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis dimana tujuannya merupakan untuk perbaikan pada bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi, dalam suatu masyarakat atau negara. Reformasi tak terjadi begitu saja, terdapat beberapa syarat terjadinya suatu reformasi. Berikut ini merupakan beberapa syarat terjadinya reformasi Adanya penyimpangan yang terjadi pada penyelenggaraan negara atau dalam masyarakat. Adanya harapan dan cita positif yang ingin dicapai pada masyarakat di masa depan. Adanya moral dan etika dalam mencapai cita-cita yang dicapai. Tujuan Reformasi Umumnya tujuan reformasi yaitu untuk melakukan perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat hingga menjadi lebih baik dan tepat sasaran di masa depan. Beberapa tujuan reformasi biasanya yaitu Guna membuat perubahan serius dan bertahap untuk seluruh elemen masyarakat dan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melakukan penataan ulang kepada seluruh struktur kenegaraan, termasuk konstitusi dan undang-undang yang selama ini menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita dalam bernegara. Memperbaiki tiap bidang kehidupan masyarakat dan negara, yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Menghilangkan kebiasaan lama atau cara-cara hidup yang tak sesuai dengan semangat reformasi. Misalnya, perilaku Kolusi Korupsi Nepotisme dan lain-lain. Latar belakang Reformasi Di Indonesia Berawal dari krisis asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia kepada pemerintahan kepemimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai aksi mahasiswa yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. reformasi Pemerintahan Soeharto makin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu terjadinya Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa semakin meluas hampir diseluruh wilayah Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Krisis Politik Secara hukum, kedaulatan rakyat dilakukan MPR. Namun pada kenyataannya anggota MPR diatur dan direkayasa yang sebagian besar anggota MPR diangkat berdasarkan ikatan kekeluargaan Nepotisme. Selain itu, penyelenggaraan negara masa Orde Baru berjalan dengan cara tak transparan, banyak terjadi pembredelan pada media massa yang berseberangan dengan pemerintah hingga aspirasi rakyat pun tidak tersalurkan dengan baik. Hal itu menimbulkan ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah Orde Baru sampai muncullah kaum reformis. Krisis Ekonomi Ketika itu krisis moneter terjadi di negara-negara Asia Tenggara yang mempengaruhi perekonomian pada negara Indonesia. Indonesia banyak mengalami pelemahan nilai mata uang Rupiah yang drastis, hutang-hutang negara dan swasta, juga peyimpangan yang terjadi oelh sistem ekonomi dimana para konglomerat menguasai bidang ekonomi dengan cara monopoli, oligopoli, korupsi, dan kolusi. Krisis Hukum Jaman Orde Baru juga banyak terjadi penyimpangan hukum. yang kami rangkum dan beberapa diantaranya yaitu Hukum dijadikan hanya sebagai alat pembenaran atas kebijakan dan tindakan pemerintah. Banyak nya rekayasa proses peradilan bila menyangkut penguasa, keluarga, maupun kerabatnya. Kehakiman berada di bawah kekuasaan eksekutif dan cenderung melayani kehendak penguasa. Krisis Sosial Jaman Orde Baru, masyarakat Indonesia terbagi menjadi dua kelas, yaitu; Kaum elit, merupakan elit politik dan para pengusaha keturunan Tionghoa yang dekat dengan pemerintahan Orde Baru maupun keluarga Cendana. Rakyat kecil, yaitu masyarakat umum yang bukan kerabat atau kenalan keluarga Cendana. Kesenjangan sosial ekonomi terjadi di Indonesia yang menyebabkan kecemburuan, sampai menimbulkan kerusuhan dan penjarahan. Krisis Kepercayaan Pada Pemerintah Pada puncaknya, sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tak percaya pada pemerintahan Orde Baru. Lalu kemudian menimbulkan banyak demonstrasi dan kerusuhan yang meminta pemerintah Orde Baru turun. Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 adalah puncaknya, dimana 4 mahasiswa tertembak mati sebab melakukan demonstrasi. Peristiwa itu kemudian menyulut lebih banyak kerusuhan dan penjarahan sampai akhirnya Presiden Soeharta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Demikianlah pembahasan tentang artikel ini, Semoga bermanfaat Artikel lainya Contoh Surat Peringatan dan Ketentuan Menurut Undang-Undang Sejarah Kerajaan Gowa Tallo Sosial, Budaya dan Ekonomi Minggu 30 Januari 2011. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan laba. Secara historis kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busy yang berarti "sibuk" dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat.
DSMahasiswa/Alumni Universitas Negeri Semarang13 Juni 2022 1528Jawaban Pembaharuan segala peraturan yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 Untuk lebih jelasnya, yuuk pahami penjelasan berikut ini Reformasi diartikan sebagai proses pembentukan atau pembaharuan dari sistem yang sudah ada menjadi sistem yang baru. Tuntutan Reformasi yang terjadi di tahun 1998 berhasil menggulingkan pemerintahan Orde Baru dan pembaharuan peraturan yang sudah didambakan oleh rakyat. Pembaharuan aturan tata kehidupan rakyat berbangsa dan bernegara Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam segala bidang demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Dengan demikian, tujuan utama reformasi bagi Indonesia adalah pembaharuan segala peraturan yang mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945Yah, akses pembahasan gratismu habisDapatkan akses pembahasan sepuasnya tanpa batas dan bebas iklan!
memecahkanmitos dwi tunggal. Sistem demokrasi konstitusional sangat didambakan Hatta sedangkan Soekarno menganggap sistem tersebut tidak cocok untuk bangsa Indonesia. Soekarno yakin bahwa gerakan komunisme bisa dikendalikan, sedangkan Hatta sangat menentang gerakan komunisme dan menganggapnya sebagai bahaya laten yang harus dilenyapkan. - Faktor ekonomi memiliki peran yang besar terhadap pembentukan tatanan atau norma kehidupan bermasyarakat. Namun, nilai-nilai bangsa Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai komunalisme dan spiritualisme daripada individualisme dan materialisme, sangat berbeda dari Barat. "Sehingga mustahil kita lakukan copy paste suatu sistem tanpa penyesuaian terhadap nilai-nilai tersebut," tutur Dekan Fakultas Hukum UI Edmon Makarim dalam sambutan kunci peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni dan seperempat abad reformasi, beberapa waktu lalu. Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni dan seperempat abad reformasi di Indonesia, Pusat Kajian Hukum dan Pancasila dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia FHUI menyelenggarakan seminar bertema 'Seperempat Abad Reformasi Menjaga Kokohnya Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Nasional'. FHUI sebagai lembaga pendidikan tinggi hukum tertua di Indonesia yang tahun depan akan berusia satu abad bertanggung jawab memastikan sistem hukum mengutamakan kepentingan nasional. Pasalnya, hukum merupakan fondasi negara, sedangkan hukum yang bermuatan intervensi asing hanya menghasilkan regulasi yang melemahkan negara. Salah satu bentuk intervensi asing adalah pemanfaatan isu eksternalitas merupakan dampak buruk aktivitas perekonomian seperti isu lingkungan hidup serta kesehatan, sebagai pintu masuk melemahkan sumber-sumber kunci perekonomian negara, padahal di baliknya terdapat kepentingan aktor geopolitik. "Komoditas gula memiliki eksternalitas negatif karena membawa potensi besar bagi meluasnya penyakit diabetes, sedangkan di Indonesia gula merupakan komoditas strategis, tentunya sebagai negara yang kuat, Indonesia bukan membuat regulasi yang melemahkan industri gula namun justru mencari solusi untuk memitigasi dampak buruknya," lanjut Edmon. "Begitu juga terhadap Industri Hasil Tembakau kita yang pada awal pandemi tahun 2020 saja telah menyumbangkan lebih dari 10 persen total APBN, serta industri hasil kelapa sawit yang nyata telah menopang jutaan kehidupan rakyat Indonesia," jelasnya. Upaya memitigasi eksternalitas negatif adalah upaya untuk mencari harmoni dalam masyarakat agar aktivitas perekonomian yang melibatkan jutaan rakyat tetap terjamin keberlangsungannya. Namun secara bijaksana menyelesaikan dampak-dampak buruknya dengan berpedoman pada kepentingan nasional. Pada kesempatan sama, Direktur Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam Lembaga Ketahanan Nasional Lemhannas Ocktave Ferdinal menjelaskan bahwa dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea pertama, ada kalimat merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini maksudnya sangat dalam, bagaimana perekonomian kita harus merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. "Peraturan perundangan yang ada harus mengutamakan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya untuk kepentingan satu kelompok ataupun justru mendukung negara lain," ujarnya. Ahli Hukum Ekonomi Adat dan Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Pancasila FHUI, M. Sofyan Pulungan menjelaskan nilai Pancasila berisi nilai kebersamaan, spiritualitas, mufakat, dan nilai keseimbangan dalam keselarasan. Menurutnya, dengan demikian negara memiliki kewajiban untuk mendengar, menampung, dan mempertimbangkan suara masyarakat dalam mengelola pro dan kontra. Salah satu isu hukum yang tengah kontroversial saat ini karena dianggap berpotensi mengganggu perekonomian nasional adalah polemik beberapa pasal dalam RUU Kesehatan. Sebut saja, pasal yang mengelompokkan produk ilegal yaitu narkotika dan psikotropika, dalam satu golongan dengan produk legal yaitu tembakau. Pasal-pasal dalam RUU yang sedang dalam pembahasan di DPR ini telah memicu penolakan luas secara nasional dari para petani tembakau, serikat pekerja, organisasi Islam Nahdlatul Ulama, internal anggota DPR, hingga Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu, Sofyan menegaskan dalam merumuskan sebuah kebijakan, peran partisipasi publik dan nilai-nilai Pancasila harus dijadikan fondasi. Dengan begitu, menghasilkan kebijakan yang harmonis agar tidak menimbulkan kebingungan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk dengan mencegah adanya tumpang tindih peraturan. "Bagaimana agar aturan ekonomi sesuai dengan Pancasila? Harus ada nilai kebersamaan, spiritualitas, mufakat dan nilai keseimbangan dalam keselarasan," tegasnya. 1 karena peredaran mata uang oleh pemerintah Jepang tidak terkendali. 2) Pengeluaran tidak seimbang dengan pemasukan. 3) naiknya nilai dollar secara terus-menerus. 4) jumlah uang yang beredar sangat banyak. 5) jumlah uang yang beredar sangat sedikit.
- Era Reformasi berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998. Pada 21 Mei 1998, akibat besarnya protes dari mahasiswa, Soeharto memutuskan mundur dari jabatannya, yang kemudian digantikan BJ Habibie. Selama Presiden BJ Habibie memimpin di era Reformasi, banyak dampak yang terjadi di Indonesia, salah satunya dampak pada bidang politik yang paling terlihat saat itu adalah kebebasan rakyat dalam menyampaikan aspirasi. Dampak Reformasi dalam Bidang Politik Kepemimpinan BJ Habibie BJ Habibie hanya menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 1 tahun 5 bulan, sejak 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Meskipun tidak menjabat dalam waktu lama, Presiden BJ Habibie saat itu mampu memulihkan kondisi Indonesia usai masa Orde Baru, salah satunya apa dampak dalam bidang politik semasa reformasi? Mengganti 5 paket undang-undang, 3 di antaranya diubah agar lebih demokratis, yaitu UU Otonomi Daerah, UU Pers, dan UU Independensi Bank Indonesia Rakyat bebas dalam menyalurkan aspirasi Melakukan pencabutan terhadap pembredelan pers Jejak pendapat wilayah Timor-Timur Memberikan abolisi hak kepala negara untuk menghapuskan hak tuntutan pidana kepada 18 tahanan dan narapidana politik Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR, dari 75 orang menjadi 38 orang Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi kepolisian RI. Baca juga Bentuk Komunikasi Zaman Prasejarah Kepemimpinan Gus Dur Setelah BJ Habibie tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia, kedudukannya digantikan oleh KH Abdurrahman Wahid Gus Dur, sejak tahun 1999 hingga 2001. Semasa jabatannya dalam era Reformasi, dampak dalam bidang politik yang terjadi adalah Departemen Penerangan dibubarkan, karena dianggap mengganggu kebebasan pers Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi Menyetujui penggunaan nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999 Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan tahun baru imlek Diumumkannya nama-nama menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme Membekukan MPR dan DPR Referensi Abdurakhman, Pradono. A Sunarti L. dan Zuhdi S. 2018. Sejarah Indonesia 2. Jakarta Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Padamasa ini, masyarakat Indonesia mendambakan pelaksanaan reformasi secara total dengan tujuan agar kemakmuran rakyat di segala bidang dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan karena pada masa Orde Baru terjadi kemakmuran yang tidak seimbang sehingga muncul berbagai ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Jadi, jawaban yang tepat adalah A.
Web server is down Error code 521 2023-06-16 111353 UTC What happened? The web server is not returning a connection. As a result, the web page is not displaying. What can I do? If you are a visitor of this website Please try again in a few minutes. If you are the owner of this website Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. Additional troubleshooting information. Cloudflare Ray ID 7d82a046bae40a73 • Your IP • Performance & security by Cloudflare Jadisignifikan. pada tahun 1950-an itu historiografi Kedudukan Sejarah Nasional Indonesia sudah menjalankan sebagai refleksi pengalaman bersama fungsinya untuk ikut menyelesaikan (common experience) sangat penting masalah-masalah aktual yang sedang karena dari sejarah ini lah akar bu- dihadapi bangsa Indonesia terutama daya, politik, dan .
  • e73ib86ynl.pages.dev/409
  • e73ib86ynl.pages.dev/553
  • e73ib86ynl.pages.dev/41
  • e73ib86ynl.pages.dev/104
  • e73ib86ynl.pages.dev/468
  • e73ib86ynl.pages.dev/575
  • e73ib86ynl.pages.dev/401
  • e73ib86ynl.pages.dev/390
  • e73ib86ynl.pages.dev/897
  • e73ib86ynl.pages.dev/760
  • e73ib86ynl.pages.dev/603
  • e73ib86ynl.pages.dev/613
  • e73ib86ynl.pages.dev/602
  • e73ib86ynl.pages.dev/145
  • e73ib86ynl.pages.dev/756

    • reformasi secara total sangat didambakan oleh bangsa indonesia agar